M Fatih Praga Ilhaq

1710413026

Critical Riview

Buku Transisi Menuju Demokrasi bab 1 dan bab 7

           

Pada bab 7 ini secara khusus membicarakan gerakan gerakan menjauh yang dinegosiasikan dari rezim rezim ultrakonservatif yang telah menggunakan kekuatan militer untuk melumpuhkan organisasi organisasi eskpresi rakyat, untuk menghambat upah riil, untuk mempromosikan integrasi kedalam perdagangan dan pasar finansial dunia, dan untuk mencegah reformasi sosial sebagaimana juga konsumsi massa untuk kebutuhan mendukung akumulasi kapital dan penghasilan kelas atas. Kendala kebijakan ekonomi tatkala berupaya untuk bergerak ke luar dari sistem otoriter beragam berdasarkan sejarah dan struktur ekonomi masing masing negara. Ringkasan singkat dari orientasi orientasi kebijakan ekonomi utama dalam rezim rezim otoriter negera negara kerucut selatan, Brazil, dan mungkin juga rezim rezim Franco dan Salaazar sebelum pertengahan 1970-an.

            Kemunculan otoriterisme-birokratik dan korporatisme dianggap sebagai tanggapan terhadap pentingnya kapitalisme untuk menciptakan suatu tatanan politik yang mendukung pembangunan ekonomi, kepentingan kapitalisme tersebut berbeda tergantung tahap perkembangan ekonomi kapitalismenya dan konteks internasional yang dihadapi, kebutuhan utama adalah kestabilan rezim yang didominasi borjuasi. Karena kaum usahawan dominan itu harus menghadapi persaingan dalam ekonomi internasional, maka kebutuhan itu dipenuhi dengan cara menggandeng dan melibatkan anggota anggota kelas bawah kedalam sistem politik dan memberikan mereka keuntungan material, kaum kapitalis dapat menjamin berlangsungnya sistem produksi secara efisien  dan karna itu memungkinksn mereka bersaing dengan lebih baik dalam ekonomi internasional

            Munculnya otoriterisme di Indonesia sebagai bangkitnya kembali tradisi politik asli terutama di jawa sejak zaman sebelum penjajahan. Banyak sekali bukti tentang kebangkitan kembali budaya politik jawa dalam rezim demokrasi terpimpin dan rezim orde baru, dapat dikatakan bahwa budaya politik tradisoinal Indonesia adalah otoriterian bukan demokratis, maka kecil kemungkinan terjadi penghapusan otoriterisme di dalam masyarakat,

Moderenisasi benar benar telasng mempengaruhi kehidupan sosial rakyat Indonesia dan kerena itu juga mempengaruhi cara mereka memandang masyarakat politiknya dan hak hak serta kewajiban mereka di dlamnya